Pelaksanaan Peraturan Perundangan Terkait Perlindungan Lingkungan Pertambangan

-
Peraturan Pengelolaan Lingkungan :

  • U No. 04 Tahun 2009  Pertambangan Mineral dan Batubara
  • UU NO 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • PP NO. 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan
  • PP NO. 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • PP NO. 55 Tahun 2010 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • PP NO. 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pascatambang
  • PERMEN ESDM NO. 07 Tahun 2014 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan Mineral Batubara


Peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk mengatur semua kegiatan yang ada agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerusakan bagi lingkungan yang berada di sekitar lokasi kegiatan


UU 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara 
Pasal 96

Dalam Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
  • ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
  • Keselamatan operasi pertambangan 
  • Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang
  • Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
  • Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
  • Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
  • Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
  • Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
  • Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, And Future Perfect Continuous Tense (Versi Indonesia)

-
Future Simple Simple future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kalimat simple future tense dapat dibentuk menggunakan will atau be going to. Pola I (will) (+) S + will + V1 (-) S + will + not + V1 (?) Will + S + V1 Pola II (will be + Adj/Adv/N) (+) S + will + be + Adj/Adv/N (-) S + will + not + be + Adj/Adv/N (?) Will + S + be + Adj/Adv/N Pola III (going to) (+) S + to be + going to + V1 (-) S + to be + not + going to + V1 (?) To be + S + going to + V1 Pola IV (going to + be + Adj/Adv/N) (+) S + to be + going to + be + Adj/Adv/N (-) S + to be + not + going to + be + Adj/Adv/N (?) To be + S + going to + be + Adj/Adv/N Contoh kalimat pola I: I will see you tomorrow. She will not come here next Sunday. Will Tom come tomorrow? Contoh kalimat pola II: I will be in class tomorrow. He will not be late. Will she be back for dinner? Contoh kalimat pola III: I am going to be swim tomorrow. He is not going to play football this
Read more

PERDEBATAN ANTARA GOLONGAN TUA DAN MUDA MENJELANG PROKLAMASI

-
Perdebatan Antara Golongan Tua & Golongan Muda Proklamasi, ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan pemuda dengan golongan tua. Baik golongan tua maupun golongan muda, sesungguhnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan Proklamasi Kemerdekaan dalam suasana kekosongan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Hanya saja, mengenai cara melaksanakan proklamasi itu terdapat perbedaan pendapat. Golongan tua, sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah, jika tetap bekerjasama dengan Jepang. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan, diperlukan suatu revolusi yang terorganisir. Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ). Dengan cara itu, pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan pemuda. Mereka men
Read more